 |
| Ilustrasi Rapat di DPR. (Foto: Okezone) |
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) menolak usulan pemerintah untuk dana tambahan infrastrukturi (DTI) di daerah Papua dan Papua Barat sebeaar Rp1,050 triliun. DTI ini menjadi satu-satunya yang tidak disetujui oleh Banngar.
Ketua Banggar Kahar Muzakir mengatakan, sebaiknya pemerintah memikirkan ulang untuk usulan ini. Rekan anggota Banggar telah memberikan saran untuk menggunakan persentase DTI kedua daerah dengan besaran 75 persen di Papua dan 25 Persen di Papua Barat.
Artinya, bila pemerintah usul total DTI yang disepakati dalam rapat Panja A sebesar Rp1,050 (Rp700 miliar Papua dan Rp350 Papua Barat) maka dinaikkan menjadi Rp2,097 triliun.
"Jadi Pak Boedi kami usulkan 75 persen Papua dan 25 Persen Papua Barat. Ini sebagai keputusan. Apakah bapak bisa menyetujui. Jika bisa kita selesaikan rapat ini. Jadi tidak berlarut-larut,"tanya Kahar di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menjawab, bila ada persentase, maka Papua yang 75 persen (Rp1,050 triliun) sebesar Rp785 miliar. Sedangkan untuk Papua Barat yang berdasarkan persentase mendapat 25 persen (Rp1,050 triliun) sebesar Rp262 miliar.
Secara total jumlahnya menjadi Rp1,050 triliun usulan RAPBNP 2016 ditambah 75 persen Papua sebesar Rp785 miliar dan 25 Persen Papua Barat sebesar Rp262 miliar menjadi Rp2,097.
"Kami akan sampaikan kepada Menteri Keuangan bila ada dana tambahan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dan Kami sepakati ini,"ujarnya.
(mrt/okezone.com)
#Yikwagwe
No comments:
Post a Comment