Jumlah Sekolah Meningkat, Mutu Pendidikan Menurun

Ilustrasi: Potret Pendidikan di Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura,  – Peningkatan jumlah sekolah di Kabupaten Paniai selama beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Namun tidak diikuti dengan peningkatan mutunya.

“Secara keseluruhan sekolah memiliki fasilitas gedung sekolah memadai namun tidak ditunjang dengan tenaga pengajar yang kompeten,” kataSekretaris Dewan Adat Paniai, John Gobay kepada Jubi di Jayapura, Jumat (17/6/2016).

Hal ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif akibat para tenaga pelajar tersebut tidak kompeten untuk melakukan proses belajar mengajar. “Kebanyakan guru-guru di sana adalah guru honorer tamatan SMA,” katanya.

Menurut Gobay, peningkatan jumlah sekolah tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Hal itu yang terjadi di Paniai. Ketika dana BOS turun, oknum-oknum tersebut menggunakan dana BOS untuk keperluan pribadinya dan tidak mengindahkan fungsi dari dana BOS tersebut,” ujarnya.

Selain itu, menurut Gobay perubahan sistem pendidikan guru turut menjadi penyebab. Sekolah pendidikan guru yang dahulu bernama Sekolah Guru Bawah (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA) dan kemudian diganti menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di lima wilayah adat di Papua, namun pada tahun 90-an SPG tersebut hilang.

“Seharusnya SPG tersebut tetap ada sehingga ketika ada guru honorer yang berpendidikan SMA bisa dilatih di SPG sebelum diturunkan untuk mengajar anak-anak di sekolah. Ada banyak anak-anak Papua yang ingin mengajar di daerahnya masing-masing namun karena terbentur dana sehingga anak-anak tersebut tidak bisa melanjutkan kuliahnya untuk mengambil jurusan keguruan,” katanya.

Dengan demikian menurut Gobay, anak-anak Papua tersebut dapat menerima pembelajaran yang tepat untuk menjadi guru yang kompeten.

Di tempat yang sama Kepala Suku Moni Yosep Zonggonau membenarkan apa yang dikatakan John Gobay. Menurutnya pendidikan di wilayah adat Meepago kini sangat memprihatinkan karena banyak guru-guru yang meninggalkan tugasnya.

“Guru-guru disana banyak yang tidak mengajar, mereka lebih memilih turun ke kota ketimbang tinggal di kampung. Akibatnya kami merekrut guru lulusan SMA untuk mengisi kekosongan guru,” katanya.

Untuk itu Zonggonau sepakat kalau SPG itu diaktifkan kembali agar bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua yang benar-benar ingin mengabdi sebagai guru di kampung-kampung yang ada di Papua. (*)

Oleh : Roy Matumakin.

Sumber : tabloidjubi.com.

#Yikwagwe