Menkes Didesak Tindaklanjuti KLB Mbua

Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Jayapura,  – Panitia Khusus (Pansus) Nduga DPR Papua mendesak Menteri Kesehatan (Kemenkes) menindaklanjuti meninggalnya puluhan anak dan balita di Mbua dan dua distrik lainnya di Kabupaten Nduga, Papua akhir tahun lalu.

Anggota Pansus Nduga, Deerd Tabuni mengatakan, pasca kejadian itu, tim Kementerian Kesehatan turun ke lokasi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari kementerian. Padahal kementerian yang menetapkan kejadian itu sebagai Kasus Luar Biasa (KLB).

“Jadi harus ada tindak lanjutan. Kalau tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat, kami bisa menduga ini ada unsur politik. Unsur kesengajaan. Jelaskan penyebabnya. Apakah karena penyakit atau apa dan bagaimana cara pencegahannya,” kata Deerd Tabuni, Jumat (17/6/2016).

Katanya, harus dijelaskan ke masyarakat agar mereka tahu. Namun jika penyebab meninggalnya anak dan balita itu akibat pola hidup tak sehat, asap, debu dan kurangnya sirkulasi udara karena masyarakat setempat tinggal di Honai (rumah khas suku di pegunungan Papua) itu terkesan mengada-ada.

“Saya dan sebagai besar pejabat orang asli Papua, termasuk gubernur lahir dan besar di pedalaman. Tinggal di Honai hingga kami dewasa, tapi kami tak ada masalah,” ujarnya.

Menurutnya, jika benar kejadian itu akibat pola hidup tak sehat seperti pernyataan Menteri Kesehatan ketika kasus itu muncul ke publik akhir tahun lalu, pemerintah pusat harus bertindak. Bangunkan rumah sehat untuk masyarakat serta sarana air bersih dan penerangan.

“Kami mendorong ini ke pemerintah pusat. Masyarakat ingin rumah sehat, air bersih dan listrik. Kami sudah sampaikan itu ke Kepala Dinas Kesehatan Papua, pekan lalu. Kami minta Dinas Kesehatan memprogramkan itu. Tapi tetap saja harus ada dukungan dari pemerintah pusat karena APBD Papua terbatas,” katanya.

Ketua Pansus Nduga, Natan Pahabol mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sejak kejadian itu hingga kini masyarakat belum mendapatkan penjelasan penyebab meninggalnya puluhan anak dan balita. Tak ada penjelasan dari pemerintah.

Mereka kecewa dan bingung kenapa belum ada alasan dan langkah tindak lanjut guna mengantisipasi agar kedepan kejadian itu tidak terjadi lagi.

“Harusnya kalau Kementerian Kesehatan sudah menyatakan itu KLB, perlu ada tindakan dan penanganan. Jangan hanya menjadikan isu itu untuk kepentingan. Yang perlu dijawab, penyebab meninggalnya anak dan. balita ketika itu,” kata Natan.

Menurutnya, belum ada tindakan nyata dari pemerintah hingga kini. Jika kondisi itu dibiarkan, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. (Arjuna Pademme/tablidjubi.com)

#Yikwagwe