Partisipan Civil Society Forum Regional berfoto bersama usai pembukaan forum –Dok Jubi. |
Jayapura, – Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menjadi
isu prioritas dalam pertemuan Civil Society Organisation (CSO) se
Pasifik, sebagaimana pernah terjadi pada bulan September tahun lalu di
Port Moresby, Papua Nugini.
Sebanyak 33 organisasi masyarakat sipil dari 15 negara Pasifik
mengirimkan wakil mereka dalam ”Civil Society Forum Regional” yang
dimulai hari ini, Rabu (11/8/2016) di Suva, Fiji. Diskusi difokuskan
pada saran yang dikumpulkan selama serangkaian konsultasi tingkat
nasional yang dilakukan oleh peserta pada bulan Juli tahun ini. Isu-isu
prioritas forum yang ada, yang telah dikonfirmasi sekretariat Pacific
Islands Forum (PIF) meliputi penanganan dampak perubahan iklim,
meningkatkan manfaat ekonomi dari perikanan, menegakkan hak asasi
manusia di Papua Barat (Papua), mengurangi beban kanker serviks dan
mengkoordinasikan ICT di seluruh wilayah.
“Penegakkan hak asasi manusia di Papua Barat, menjadi salah satu isu
prioritas yang diusulkan oleh peserta,” kata Wakil Sekretaris Jenderal
PIF, Cristelle Pratt saat pembukaan forum.
Ia menjelaskan, menciptakan ruang bagi perwakilan masyarakat sipil
untuk membahas isu-isu dan prioritas yang akan disampaikan pada Pemimpin
Forum Kepulauan Pasifik, adalah tujuan dari forum CSO ini.
“Forum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada Organisasi
Masyarakat Sipil dari seluruh Pasifik untuk mengadakan, mendiskusikan
isu-isu kebijakan pemerintah dan memberikan pemerintah serta pembuat
kebijakan sebuah posisi kolektif berbasis bukti kebijakan di tingkat
daerah,” kata Pratt lagi.
Selain itu, Forum CSO merupakan jalan bagi CSO untuk membangun dan
memperkuat jaringan dan hubungan dan berbagi pengetahuan untuk
meningkatkan keterlibatan antara mereka sendiri dan dengan Forum
Pemimpin.
“Mendengar suara Masyarakat Sipil penting dalam mengembangkan kebijakan daerah untuk Pacific,” lanjut Pratt.
Hadir juga dalam forum ini, Kepala Kerja Sama Uni Eropa (EU) dengan
Pacific, Christoph Wagner. Wagner mengatakan forum ini adalah kesempatan
yang unik bagi CSO dari Pasifik untuk bekerja sama, membangun koalisi
dan menentukan prioritas dalam pandangan Pemimpin Forum yang akan
berlangsung pada bulan September di Pohnpei.
“CSO adalah stakeholder penting yang memainkan peran penting dalam
menghubungkan keprihatinan lokal untuk perdebatan regional,” kata
Wagner.
Enam peserta dari Forum CSO akan dipilih untuk menyajikan posisi
kebijakan mereka dalam pertemuan khusus dengan Forum Pemimpin Troika
(pemimpin PIF sebelumnya, saat ini dan salon pemimpin selanjutnya)
ketika mereka berkumpul di Pohnpei, di Negara Federasi Mikronesia,
September tahun ini untuk PIF ke-47.
Ketua PIF saat ini, Peter O’Neill pada September 2015 telah
mengirimkan surat kapada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk
mengirimkan misi pencari fakta ke Papua dalam upaya membuktikan
pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Respon yang kami terima dari Indonesia adalah mereka menyambut
dialog semacam itu dan menghargai keinginan kita (PIF) agar Papua Barat
memiliki otonomi yang lebih. Apakah itu akan menjadi penentuan nasib
sendiri atau tidak adalah sesuatu yang dapat dilakukan selanjutnya,”
kata O’Neill kepada Jubi, bulan Maret lalu. (tabloidjubi.com)
No comments:
Post a Comment