Indonesia Keberatan ULMWP Hadir Dalam Pertemuan MSG

Delegasi anggota MSG berfoto bersama usai pertemuan para menteri di Laoutoka, Fiji (Jumat/16/6/2016). Tampak dalam foto, delegasi Indonesia, Desra Percaya (paling kiri) dan delegasi ULMWP, Rex Rumakiek (paling kanan) – Sekretariat MSG

Jayapura,  – Untuk pertama kalinya, delegasi bangsa Papua yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berada dalam satu meja yang sama dengan delegasi Indonesia di forum resmi Melanesia Spearhead Groups (MSG).

ULMWP saat ini berstatus anggota pengamat dan Indonesia sebagai anggota asosiasi. Keduanya saat ini mendaftar sebagai anggota penuh di kelompok negara-negara regional Melanesia ini. Keputusan untuk baik ULMWP maupun Indonesia ini akan diputuskan dalam pertemuan para Kepala Negara MSG bulan Juli mendatang di Honiara.

Milner Tozaka, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon memuji peran MSG dalam menghadirkan dua pihak yang berkonflik ini. Ia mengakui, awalnya Indonesia menolak kehadiran ULMWP dalam pertemuan para menteri dan pejabat senior yang diselenggarakan di Lautoka, Fiji pekan ini.

“Indonesia keberatan menerima perwakilan orang Papua dalam pertemuan pejabat senior, sebelum pertemuan para menteri luar negarei. Namun saya menegaskan pentingnya dua belah pihak, balk Indonesia maupun ULMWP untuk berpartisipasi dalam setiap pertemuan,” kata Tozaka, Jumat (17/6/2016).

Keberatan Indonesia ini, menurutnya karena Indonesia beranggapan Papua telah diwakili oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan di Lautoka ini.

Melalui saran pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/6/2016) Indonesia menjelaskan penolakan atas klaim ULMWP yang disebut sebagai gerakan separatis.

“ULMWP adalah gerakan separatis di negara yang berdaulat. Gerakan ini tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua Barat,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya dalam pertemuan Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG).

Indonesia telah melobi intens beberapa negara anggota penuh MSG di wilayah ini untuk melawan upaya ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Namun dukungan akar rumput di negara-negara Melanesia untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat dan kegiatan diplomasi internasional atas masalah Papua ini semakin kuat.

Utusan khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, menggambarkan proses ini sebagai awal dari proses lama yang telah didorong oleh MSG.

Dia mengatakan MSG ingin menyediakan platform untuk Indonesia dan ULMWP agar melakukan dialog terbuka dan transparan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan masalah yang dihadapi orang Melanesia di Papua, Indonesia.

Amatus Douw, anggota delegasi ULMWP mengakui proses menjadi anggota penuh cukup rumit.

“Tapi saya percaya Sekretariat MSG telah bekerja keras untuk membuat kriteria keanggotaan dari pengamat ke anggota penuh,” katanya. (*)

Oleh : Victor Mambor

Sumber : tabloidjubi.com

#Yikwagwe

Dalami 3 Kasus, Komnas HAM RI Tiba Di Papua

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai – Jubi/Abeth You

Jayapura, – Untuk  mendalami tiga kasus yang sedang hangat di tanah Papua, yakni kematian Roberth Jitmau, pejuang pasar mama-mama Papua, kematian misterius lainnya dan pengiriman pencari suaka dari Batam, Kepulauan Riau ke Papua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah tiba di Tanah Papua sejak Rabu (15/06/2016).

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Kapolda, Wakapolda, Irwasda dan para Kapolres Papua Barat di Mapolda Papua Barat terkait kasus-kasus Papua Barat yang diadukan ke Komnas HAM RI.

“Sesudah itu, yang kedua kami lakukan pertemuan dengan Kanwil Hukum dan Ham, Rumah Deteksi Imigrasi (Rudenim) bicara mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Papua. Selain itu juga masalah pengungsi yang nanti akan dikirim dari Batam ke Papua, tepatnya di Kota Jayapura,” kata Natalius Pigai kepada Jubi di Jayapura, Jumat (17/06/2016).

Menurut Pigai, pihaknya dengan tegas  menolak pengiriman pencari suaka tersebut sehingga telah menggelar pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua dan menyurati Jakarta untuk segera hentikan program tersebut.

“Tujuan kedatangan kami yang ketiga adalah kami melakukan penyelidikan terhadapa kasus kematian Roberth Jitmau. Hari ini kami sudah mulai pertemuan dengan kepolisian, saksi dan keluarganya. Jadi kita datangi semua,” ungkapnya.

Dijelaskan, kedatangannya juga untuk mendalami sejumlah kasus kematian orang Papua yang terjadi secara misterius di sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini.

“Beberapa orang yang tiba-tiba mati secara misterius di Papua. Ini yang kami mau lakukan penyelidikan,” ungkapnya. (*)

Oleh : Abeht You

Sumber : tabloidjubi.com

#Yikwagwe

Jumlah Sekolah Meningkat, Mutu Pendidikan Menurun

Ilustrasi: Potret Pendidikan di Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura,  – Peningkatan jumlah sekolah di Kabupaten Paniai selama beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Namun tidak diikuti dengan peningkatan mutunya.

“Secara keseluruhan sekolah memiliki fasilitas gedung sekolah memadai namun tidak ditunjang dengan tenaga pengajar yang kompeten,” kataSekretaris Dewan Adat Paniai, John Gobay kepada Jubi di Jayapura, Jumat (17/6/2016).

Hal ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif akibat para tenaga pelajar tersebut tidak kompeten untuk melakukan proses belajar mengajar. “Kebanyakan guru-guru di sana adalah guru honorer tamatan SMA,” katanya.

Menurut Gobay, peningkatan jumlah sekolah tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Hal itu yang terjadi di Paniai. Ketika dana BOS turun, oknum-oknum tersebut menggunakan dana BOS untuk keperluan pribadinya dan tidak mengindahkan fungsi dari dana BOS tersebut,” ujarnya.

Selain itu, menurut Gobay perubahan sistem pendidikan guru turut menjadi penyebab. Sekolah pendidikan guru yang dahulu bernama Sekolah Guru Bawah (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA) dan kemudian diganti menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di lima wilayah adat di Papua, namun pada tahun 90-an SPG tersebut hilang.

“Seharusnya SPG tersebut tetap ada sehingga ketika ada guru honorer yang berpendidikan SMA bisa dilatih di SPG sebelum diturunkan untuk mengajar anak-anak di sekolah. Ada banyak anak-anak Papua yang ingin mengajar di daerahnya masing-masing namun karena terbentur dana sehingga anak-anak tersebut tidak bisa melanjutkan kuliahnya untuk mengambil jurusan keguruan,” katanya.

Dengan demikian menurut Gobay, anak-anak Papua tersebut dapat menerima pembelajaran yang tepat untuk menjadi guru yang kompeten.

Di tempat yang sama Kepala Suku Moni Yosep Zonggonau membenarkan apa yang dikatakan John Gobay. Menurutnya pendidikan di wilayah adat Meepago kini sangat memprihatinkan karena banyak guru-guru yang meninggalkan tugasnya.

“Guru-guru disana banyak yang tidak mengajar, mereka lebih memilih turun ke kota ketimbang tinggal di kampung. Akibatnya kami merekrut guru lulusan SMA untuk mengisi kekosongan guru,” katanya.

Untuk itu Zonggonau sepakat kalau SPG itu diaktifkan kembali agar bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua yang benar-benar ingin mengabdi sebagai guru di kampung-kampung yang ada di Papua. (*)

Oleh : Roy Matumakin.

Sumber : tabloidjubi.com.

#Yikwagwe

Persipura Pertahankan Tren Positif

Pelatih Kepala Persipura Jayapura Jafri Sastra saat memimpin latihan tim di Stadion Mandala Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, – Persipura Jayapura kembali melakoni laga tandang melawan tuan rumah PS TNI yang akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada Minggu (19/6/2016) dalam lanjutan kompetisi Torabika Soccer Championship (TSC) A 2016. Dalam laga tersebut Persipura mentargetkan hasil positif. Persipura ingin mempertahankan tren positif mereka.

Pelatih kepala Persipura Jayapura, Jafri Sastra mengaku persiapan timnya sejauh ini berjalan lancar dan semua pemain dalam kondisi siap tempur.

“Tim sudah siap menghadapi pertandingan besok dan kami tetap mewaspadai PS TNI karena mereka bermain di kandang dan mendapat dukungan penuh dari sporter,” katanya, Sabtu (18/6/2016).

Dikatakan, walaupun beberapa pertandingan pihaknya mendapatkan hasil positif namun setiap pertandingan patut diwaspadai apalagi berlaga di kadang lawan.

“Laga di kandang lawan memang berat tetapi kami akan tetap berusaha untuk meraih hasil maksimal. Dan itu yang akan kami perjuangkan pada laga melawan PS TNI,” ujarnya.

Izak Wanggai salah satu pemain Persipura Jayapura mengatakan dirinya dan juga pemain lainnya sudah siap bertempur pada laga melawan PS TNI besok.

“Kami sebagai pemain sudah siap dan akan tetap menjaga tren positif yang telah kami dapatkan dari beberapa pertandingan lalu,” katanya. (*)

Oleh : Roy Ratumakin

Sumber :tabloidjubi.com

Menkes Didesak Tindaklanjuti KLB Mbua

Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Jayapura,  – Panitia Khusus (Pansus) Nduga DPR Papua mendesak Menteri Kesehatan (Kemenkes) menindaklanjuti meninggalnya puluhan anak dan balita di Mbua dan dua distrik lainnya di Kabupaten Nduga, Papua akhir tahun lalu.

Anggota Pansus Nduga, Deerd Tabuni mengatakan, pasca kejadian itu, tim Kementerian Kesehatan turun ke lokasi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari kementerian. Padahal kementerian yang menetapkan kejadian itu sebagai Kasus Luar Biasa (KLB).

“Jadi harus ada tindak lanjutan. Kalau tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat, kami bisa menduga ini ada unsur politik. Unsur kesengajaan. Jelaskan penyebabnya. Apakah karena penyakit atau apa dan bagaimana cara pencegahannya,” kata Deerd Tabuni, Jumat (17/6/2016).

Katanya, harus dijelaskan ke masyarakat agar mereka tahu. Namun jika penyebab meninggalnya anak dan balita itu akibat pola hidup tak sehat, asap, debu dan kurangnya sirkulasi udara karena masyarakat setempat tinggal di Honai (rumah khas suku di pegunungan Papua) itu terkesan mengada-ada.

“Saya dan sebagai besar pejabat orang asli Papua, termasuk gubernur lahir dan besar di pedalaman. Tinggal di Honai hingga kami dewasa, tapi kami tak ada masalah,” ujarnya.

Menurutnya, jika benar kejadian itu akibat pola hidup tak sehat seperti pernyataan Menteri Kesehatan ketika kasus itu muncul ke publik akhir tahun lalu, pemerintah pusat harus bertindak. Bangunkan rumah sehat untuk masyarakat serta sarana air bersih dan penerangan.

“Kami mendorong ini ke pemerintah pusat. Masyarakat ingin rumah sehat, air bersih dan listrik. Kami sudah sampaikan itu ke Kepala Dinas Kesehatan Papua, pekan lalu. Kami minta Dinas Kesehatan memprogramkan itu. Tapi tetap saja harus ada dukungan dari pemerintah pusat karena APBD Papua terbatas,” katanya.

Ketua Pansus Nduga, Natan Pahabol mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sejak kejadian itu hingga kini masyarakat belum mendapatkan penjelasan penyebab meninggalnya puluhan anak dan balita. Tak ada penjelasan dari pemerintah.

Mereka kecewa dan bingung kenapa belum ada alasan dan langkah tindak lanjut guna mengantisipasi agar kedepan kejadian itu tidak terjadi lagi.

“Harusnya kalau Kementerian Kesehatan sudah menyatakan itu KLB, perlu ada tindakan dan penanganan. Jangan hanya menjadikan isu itu untuk kepentingan. Yang perlu dijawab, penyebab meninggalnya anak dan. balita ketika itu,” kata Natan.

Menurutnya, belum ada tindakan nyata dari pemerintah hingga kini. Jika kondisi itu dibiarkan, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. (Arjuna Pademme/tablidjubi.com)

#Yikwagwe