Komnas HAM Minta Polda Papua Ambil Alih, Penyelidikan Kasus Kematian Rojit

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai – Jubi/Abeth You

Jayapura,  – Sesuai dengan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) terhadap kematin Sekretaris Solpap dan juga tokoh ekonomi kerakyatan Papua, Roberth Jitmau (Rojit) merupakan lebih dari sekedar kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), maka pihaknya meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk segera mengambil alih, sebab jenjangn penanganan kasus oleh Polsek Jayapura Selatan dan Polresta Jayapura Kota masih minim.

“Hari Jumat (17/06/2016) kami dari Komnas HAM RI sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Rojit yang urus pasar mama-mama Papua. Kemudian dalam penyelidikan kami sudah lakukan pertemuan dengan Kapolresta Jayapura Kota minta keterangan dari mereka, karena itu wilayahnya. Lalu kami juga minta keterangan dari orang tua Rojit, (ayah, ibu dan kakaknya), kami juga minta keterangan dari LBH Papua, kemudian dari pengurus Solpap, termasuk mama-mama Papua. Sesudah itu kami juga turun ke lokasi kejadian (TKP) dan kami sudah olah TKP lalu mendapatkan keterangan dari yang diduga pelaku yang masih ditahan di Polsek Jayapura Selatan,” jelas Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai kepada Jubi, Minggu (19/06/2016) di Jayapura.

Menurut Natalius, dengan sejumlah keterangan didapatkan ini, pihaknya menyampaikan informasi sementara bahwa kematian Rojit ini merupakan tidak hanya sekedar terbatas pada kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang disampaikan oleh institusi kepolisian. Tapi indikasinya lebih dari sekedar lakalantas.

“Kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa indikasi yang tentu akan segera kami melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dengan meminta keterangan. Indikasi-indikasi tersebut kurang lebih ada empat. Empat itu adalah bukan keterlibatan tapi yang menyebabkan terjadinya kematian Rojit ini. Maka, ke empat indikasi ini kami akan kembangkan lebih dalam lagi meminta keterangan,” kata Pigai.

Ia mengaku, yang bermasalah dengan almarhum Roberth Jitmau berkaitan dengan penanganan pembangunan pasar mama-mama Papua tersebut ada empat kelompok yang mempunyai cerita tersendiri. “Untuk itu, kami sudah punya data, fakta, bukti dan informasi yang detail,” ujarnya.

“Karena itu, saya menyampaikan bahwa kematian kepada Rojit itu agak serius. Siapa-siapa yang ikut terlibat di dalamnya, siapa sebagai penyebab yang disebutkan dalam keterangan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kematian Rojit lebih dari sekedar kecelakaan lalu lintas, maka Komnas HAM meminta kepada Polda Papua untuk segera mengambil alih kasus ini. Menurutnya, itu karena SDM yang tersedia di tingkat Polsek dan Polresta dianggap belum mampu untuk bisa menuntaskan kasus kematian Rojit.

“Kami dari Komnas HAM juga melakukan penyelidikan. Kami minta Polda Papua juga harus lakukan penyelidikan. Karena sesuai dengan keterangan yang kami peroleh itu lainnya ada di Jakarta, lain ada di Papua. Ada yang sebagai pejabat negara, ada yang pengusaha dan ada juga yang masyarakat biasa. Oleh karena itu, Polsek tidak bisa menangani kasus ini. Tidak berarti meragukan profesionalisme polisi. Tapi jenjang penanganan kasus ini. Kami juga sampaikan terimakasih kepada Polsek dan Polresta Jayapura Kota,” tuturnya.

Salah satu saksi yang berada bersama-sama korban Alm. Robert Jitmau (Rojit) saat insiden kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Jumat (20/5/2016) mengatakan sebelum mobil inova berwarna perak mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak Rojit ada satu mobil berwarna putih yang datang dan parkir di bawah lampu penerangan jalan di sekitar tempat kejadian di jalan Ring Road, Hamadi.

“Mobil itu warnanya putih. Modelnya seperti Jazz atau Yaris. Mobil itu sempat menyalakan lampu jauh ke arah kami,” ujar saksi ini.

Kemudian datang mobil inova perak dan parkir di pinggir jalan, sekitar 15 meter dari posisi korban dan saksi. Saat itu, korban Rojit duduk bertiga dengan Melianus dan Baguma. Sementara saksi ini dan dua rekan lainnya berdiri di antara dua mobil milik saksi dan salah satu rekannya. (tabloidjubi.com)

Nico Dimo : Djoko Susilo Harus Lapang Dada

OLEH : DOMINGGUS MAMPIOPER.

Crist Leo Yarangga- Jubi/Ist

Jayapura, - Pengamat sepakbola Niko Dimo mengatakan pelatih Djoko Susilo harus  mererima pergantian dirinya,  harus menerima dengan lapang dada.

“Sebagai teman, sahabat , Saya meminta kepada Bapak Joko Susilo agar menerimanya  dengan lapang dada, “katanya, kepada Jubi ,Minggu(19/6/2016)  dalam pesan singkatnya.

Ia mengatakan bahwa Joko Susilo sebagai pelatih profesional berarti sebagai pelatih sudah tahu akibat dan sebab. “Akibatnya suatu waktu jabatan itu tidak lagi seterusnya pasti di akhir dari perjalanannya akan ada pemecatan,”katanya.

Lanjut dia, keputusan Asprov PSSI Papua  terkait pergantian pelatih sepakbola PON Papua harus diterima oleh Joko Susilo. “Jadi dia komentar komentar bilang harus diberitahu apa penyebab dan sebabnya, saya pikir hal hal seperti itu tidak perlu di ungkapkan karena dia sebagai pelatih profesional, “katanya.

Ia menambahkan  sudah pasti semua pencinta sepakbola di tanah Papua tahu bahwa Joko sudah buat yang terbaik bagi PON Papua. “Jadi kalau Joko sebagai pelatih profesional, Dia harus memberikan dukungan dan  doa untuk pelatih baru ini sehingga pelatih baru ini bisa bawa sepakbola PON Papua sukses. Kalau mereka sukses, ujung ujungnya adalah Joko Susilo pernah berperan dalam tim ini,”kata Niko  Dimo.

Sementara itu, mantan pelatih fisik sepakbola PON Papua  Daniel Womsiwor dalam pesan singkatnya kepada Jubi mengatakan  sebenarnya dalam waktu singkat ini tidak perlu ada pergantian pelatih.
“Mungkin pergantian pelatih ini Asprov PSSI Papua memiliki data dan fakta tertentu sehingga berani memecat pelatih berlisensi A tersebut, “katanya.

Ia menambahkan  soal  Christ L L Yarangga sebagai pelatih sepakbola PON Papua dirinya tidak ragu lagi. Hanya dirinya meminta kepada pelatih baru ini (Chris) agar tahu  level  kondisi fisik pemain. (Andre/mp/tabloidjubi.com)

#Yikwagwe

Hak OAP Untuk Berserikat Dan Berkumpul Dibatasi, Kata Pelapor Khusus PBB

Maina Kiai, pelapor khusus PBB untuk hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat – UN

Jayapura,  – Maina Kiai, pelapor khusus PBB untuk hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat menempatkan issu Papua dalam laporannya pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Genewa, Swiss, Jumat (17/6/2016).

Dalam sesi 32 Sidang Dewan HAM PBB, Kiai menyebutkan apa yang terjadi di Papua saat ini adalah satu fenomean yang terkait dengan fundmentalisme budaya dan nasionalisme. Ini menunjukkan adanya dominasi dari budaya tertentu, bahasa tertentu, bahkan tradisi tertentu yang merasa yakin lebih unggul daripada yang lain.

“Laporan saya mendokumentasikan fenomena ini di Cina yang membatasi hak berkumpul dan berserikat orang-orang Tibet dan Uighur; di Indonesia terhadap etnis Papua Barat; dan di tempat-tempat seperti India dan Mauritania terhadap individu yang dianggap kasta yang lebih rendah,” kata Kiai dalam laporannya di hadapan sidang tersebut.

Ia juga menyebutkan ada kenaikan yang signifikan dalam bentuk fundamentalisme beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dalam meningkatnya popularitas banyak partai politik sayap kanan, terutama di Austria, Denmark, Hongaria dan Swiss.

“Contoh fundamentalisme awalnya mungkin tampak berbeda, tetapi mereka berbagi kesamaan penting. Dalam setiap kasus, sikap superioritas telah memicu proses dehumanisasi atau delegitimasi kelompok tertentu. Secara bertahap, kelompok-kelompok ini dilucuti kemanusiaannya dan hak-hak mereka. Proses ini dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan, karena sejarah telah membuktikannya berkali-kali,” ungkap Kiai dalam laporannya.

Selain laporan pelapor khusus PBB, kelompok masyarakat sipil yang peduli pada persoalan Papua juga menyampaikan laporan situasi kebebasan berekspresi di Papua. Franciscans International, VIVAT International, International Coalition for West Papua, West Papua Nezwerk, Tapol, Minority Rights Groups International, Geneva for Human Rights dan The World Council of Churches mendesak Dewan HAM PBB untuk meminta pemerintah Indonesia melakukan penyidikan atas kasus penangkapan sewenang-wenang di Papua serta tempat-tempat lainnya. Pemerintah Indonesia dimunta menjamin hak kebebasan berekspresi,dan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi semua orang Papua.

“Kami juga mendesak Dewan HAM PBB agar mendesak Indonesia membuka Papua untuk diakses oleh masyarakat internasional dan segera menetapkan tanggal untuk kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi dan memungkinkan pemegang mandat lain untuk mengunjungi Papua,” ujar Budi Cahyono, Program Kordinator Asia Pasifik Franciscans International di Genewa kepada Jubi melalui surat elektronik, Sabtu (18/6/2016). (*)

Lihat Rekaman audio visual laporan Maina Kiai

Oleh : Victor Mambor

Sumber : tabloidjubi.com

#Yikwagwe

Berantas HIV/AIDS Di Papua, Harus Ada Pendekatan Khusus

Pertemuan Tokoh Masyarakat Merauke bersama Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan. Jubi/Frans L Kobun

Merauke,  – Permasalahan tentang penyakit HIV/AIDS di Papua, masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Jika semua pihak bergandengan tangan secara bersama-sama memerangi penyakit dimaksud, maka secara perlahan-lahan akan hilang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Sofyan Jalil ketika memberikan arahan saat pertemuan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Merauke. “Saya membuat perbandingan dengan Negara Thailand. Dimana, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah penderita HIV/AIDS mengalami penurunan drastis,” ujarnya.

Khusus penanganan HIV/AIDS di Papua, lanjut Sofyan, perlu pendekatan khusus dibangun. Misalnya, pendekatan kultural, agama dan beberapa cara lain. “Itu harus dilakukan, karena berdasarkan laporan yang diterima, jumlah penderita mengalami peningkatan,” katanya.

Menkopolhukam RI, Luhut Panjaitan menambahkan, masalah HIV/AIDS menjadi suatu ancaman. Olehnya, masyarakat Papua harus terus mewaspadai diri dengan baik. Karena angka tertinggi didapatkan adalah dari Papua baru daerah lain di Indonesia.

Ditambahkan, sampai sekarang, belum diketahui ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Olehnya, semua orang perlu membentengi diri dan tak terjerumus dengan seks bebas. Karena resikonya sangat besar. (*)

Oleh : Ans K

Sumber : tabloidjubi.com

#Yikwagwe

Harga Daging Diprediksi Naik Jelang Idul Fitri

Ilustrasi pedagang daging sapi – tempo.co

Jayapura,  – Penurunan harga daging sapi di daerah Jawa ternyata tidak berlaku di Jayapura, Papua. Harga daging sapi per kilogramnya kini telah mencapai Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu.

“Jelang Idul Fitri ini, diprediksi harga daging bakal akan naik harga antara Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogramnya,” ujar Agus, penjual daging sapi Vira di kompleks daerah pasar Youtefa Jayapura, Jumat (17/6/2016).

Tidak adanya pasokan sapi dari luar dan sulitnya mencari sapi lokal yang siap potong menjadikan harga daging diprediksi akan naik sejalan dengan permintaan pasar.

“Ya disini kan susah untuk mencari sapi dan tak mendapatkan sapi dari luar. Makanya daging itu mahal.  Setiap hari saya harus memotong sapi antara 1-2  ekor untuk mencukupi kebutuhan kios daging,” sambungnya.

Sementara Dwi, penjual daging sapi lainnya mengaku memasok daging yang dijualnya dari Merauke yang didapatnya dengan harga berkisar Rp 110 ribu- Rp 115 ribu dan dijualnya dengan harga Rp 125 ribu. Namun saat ini daging sapinya masih sepi pembeli.

“Semua pelanggan daging saya pergi akibat dua bulan tutup. Sekarang ini saya merintis ulang lagi,” katanya.

Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert LN Awi mengemukakan tahun depan pihaknya akan menargetkan adanya kontrol harga daging sapi agar bisa lebih dijangkau masyarakat.

“Kami harapkan tahun depan ada pengawasan kita terhadap daging sapi menjelang Idul Fitri dan daging yang lain di bulan Desember,”katanya. (*)

Oleh : Sindung Sukoco

Sumber : tablidjbui.com

#Yikwagwe