Mundur dari JDP, Hesegem Sebut Pertemuan OAP Dengan Jokowi Adalah Penipuan

Pertemuan Presiden Jokowi dengan sekelompok OAP beberapa waktu lalu - IST

Jayapura – Theo Hesegem, aktivis Hak Asasi Manusia Papua menyatakan mundur dari keterlibatannya dalam Jaringan Damai Papua (JDP). Selama ini Hesegem adalah seorang fasilitator dalam jaringan yang dikordinir Pater Neles Tebay ini.

Hesegem menyampaikan pengunduran dirinya setelah JDP mendiskusikan dialog sektoral di Jayapura pekan lalu. Menurutnya, lima agenda dialog sektoral yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan hanyalah lagu lama yang ingin diputar kembali oleh pemerintah pusat, untuk memaksakan kepada Orang Asli Papua. Penentuan lima  sektor  tersebut pun dilakukan sepihak oleh  pemerintah pusat tanpa ada keterlibatan aktor-aktor  Orang Asli Papua.

“Penentuan agenda dialog sektoral, tanpa keterlibatan aktor-aktor di Papua, adalah suatu proses penipuan dan pemaksaan dari pemerintah terhadap Orang Asli Papua untuk mengikuti kehendak pemerintah,” jelas Hesegem.

Lima agenda tersebutpun menurutnya tidak akan mengakhiri kekerasan di Tanah Papua. Anehnya, tidak ada agenda sektor keamanan dan sektor Hak Asasi Manusia dalam agenda yang ditawarkan pemerintah pusat itu.

Menurutnya, agenda dialog sektoral atau dialog  dalam bentuk apapun materinya ditentukan oleh kedua belah pihak yang bermasalah, bukan ditentukan oleh satu pihak saja.

Ia juga mempertanyakan pertemuan beberapa Orang Asli Papua  pada pertengahan Agustus lalu dengan Jokowi. 15 orang yang bertemu presiden itu direkomensasikan oleh siapa?

“Mereka bukan utusan resmi yang mewakili Orang Asli Papua. Mereka diundang secara pribadi dan hanya melalui SMS (pesan singkat). Tidak ada agenda resmi yang akan dibahas di Jakarta. Ini sebuah proses penipuan. Diberangkatkan ke Jakarta lalu agenda dialog sektoral sudah ditentukan oleh Jakarta,” lanjut Hesegem.

Ia menambahkan, 15 orang tersebut sudah seharusnya menjelaskan kepada rakyat Papua posisi dan peran mereka saat itu. Kalau sebagai utusan resmi rakyat Papua, rakyat Papua mana yang mengutus mereka.

“Jika kenyataannya adalah mereka diundang secara pribadi, tidak pada porsinya mereka menentukan agenda  dialog sektoral yang lima itu,” lanjut Hesegem.

Mengenai pengunduran dirinya, selain alasan diatas, Hesegem juga menyebutkan keterlibatan Wiranto dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua menjadi alasan lainnya. Wiranto hingga saat ini belum sanggup menyelesaikan kasus-kasus yang pernah dijanjikan pemerintah semasa Luhut Panjaitan menjabat Menkopolhukam. Seperti kasus penembakan siswa di Paniai yang terjadi pada Desember 2014.

Pater Neles Tebay, Kordinator JDP kepada tabloidjubi.com belum lama ini mengatakan dalam pertemuan beberapa OAP dengan Presiden pada Agustus lalu Presiden Jokowi menyambut baik gagasan dialog sektoral untuk mempercepat kemajuan dan pembangunan di tanah Papua.

Dialog-dialog sektoral ini, kata Tebay perlu diatur dengan baik. Agenda yang hendak dibahas dalam dialog sektoral perlu disiapkan. Peserta dialog sektoral perlu diseleksi sesuai sektor yang akan menjadi agenda pembahasan. Selain itu perlu dibuatkan rumusan tentang tujuan, target, moderator, dan notulen dari dialog sektoral. Semua hal ini perlu dipersiapkan secara baik agar dialog sektoral dapat memberikan hasil yang maksimal.

“Siapa saja yang ingin memberikan masukan tentang dialog sektoral dalam kaitan dengan Papua, boleh menemui atau menghubungi Pak Teten (Kepala Kantor Staf Kepresidenan) atau Pak Wiranto (Menkopolhukam) di Jakarta. Saya yang tinggal di Jayapura akan bekerjasama dengan kedua pejabat di atas untuk mensukseskan penyelenggaraan dialog-dialog sektoral demi  mempercepat kemajuan dan pembangunan di tanah Papua,” jelas Tebay. (*)

 

Sumber : http://www.karobanews.com/2017/10/mundur-dari-jdp-hesegem-sebut-pertemuan.html